Menggugat Wajah Demokratisasi Kita

 

"Menggugat Wajah Demokratisasi Kita"

Oleh : Abdur Rahman

(Pegiat Demokrasi dan Pemerhati Hukum)

Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos berarti rakyat dan dan kratos atau kratein berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa (government of rule by to people). Istilah demokrasi secara singkat diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara diartikan bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya termasuk dalam menentukan kehidupan rakyat.

Jadi, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehidupan dan kemauan rakyat. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi, hak masyarakat untuk menentukan jalannya sendiri dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, istilah demokrasi selalu memberikan posisi penting bagi rakyat walaupun secara operasional implikasinya di pelbagai negara tidak selalu sama.

Perkembangan Demokrasi Indonesia

            Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut dan sesuai dengan usia Republik Indonesia itu sendiri. Lahirnya konsep demokrasi dalam sejarah modern Indonesia dapat ditelusuri pada sidang-sidang BPUPKI antara bulan Mei sampai Juli 1945. Membicarakan pelaksanaan demokrasi tidak lepas dari periodisasi demokrasi yang pernah dan berlaku dan sejarah Indonesia. Menurut Mirriam Budiardjo dipandang dari sudut perkembangan sejarah, demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat diklasifikasikan dalam tiga masa yaitu sebagai berikut:

1.     Masa demokrasi parlementer 1945-1959.

Demokrasi parlementer menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.

2.     Masa demokrasi terpimpin 1959-1965.

Demokrasi terpimpin ini telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi Presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas.

3.     Masa demokrasi Pancasila yang menonjolkan sistem presidensial.

Sistem ini menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung, sehingga presiden terpilih mendapatkan mandat langsung dari rakyat.

 

Tantangan Demokrasi

            Pemikiran kunci demokrasi terletak pada bagaimana negara mengelola dan mengembangkan hal yang ada. Terutama demokrasi yang berkembang seiring dengan paham lain yaitu Republikanisme, Liberalisme, dan Marxisme. Diantara perkembangan saat ini dinamika ekonomi dunia juga turut serta memberikan pengaruh dan goncangan pada kebijakan dan pemerintahan yang ada di berbagai negara khususnya Indonesia.

            Termasuk dalam tantangan demokrasi adalah perubahan tatanan Internasional terhadap peranan dan sifat pemerintah demokratis. Persoalan di kehidupan maupun secara tradisional mengindikasikan teori demokrasi memang memiliki beberapa tantangan yang di perkirakan akan dihadapi. Makna lain dari demokrasi yang berubah dalam tatanan global maupun mengenai pengaruh tatanan global atas perkembangan perhimpunan demokratis. Pemahaman lain tentang tantangan pada demokrasi di kehidupan saat ini adalah terjadinya deviasi. Banyaknya kepentingan di masyarakat maupun kepentingan pribadi (oportunisme). Hal lain yang berpengaruh adalah bagaimana demokrasi bisa menjadi salah satu alasan untuk membebaskan manusia atau warga negaranya.

            Adanya faktor pembagian kekuasaan, banyak pusat kekuasaan dan sistem otoritas yang bekerja di dalam dan lintas batas-batas, dasar-dasar politik dan teori demokrasi harus disusun kembali. Hakikat kekuasaan, otoritas dan tanggung jawab, semua harus di uji di masyarakat kembali. Demokrasi memiliki tantangan lain yaitu ideologi lain yang mungkin menembus batas-batas sehingga mempengaruhi demokrasi saat ini. Contohnya liberalisme yang memiliki pemahaman hak manusia secara seluas-luasnya, hal ini berbeda dengan regulasi yang ada di Indonesia pada khususnya sebagai negara yang menganut demokrasi pancasila.

            Hak dan kebebasan masih di limitasi oleh peraturan dan kepentingan orang lain. sehingga pada kenyataannya liberal tidak sesuai dengan hal yang dianggap seimbang dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dan warga negara sebagai pelaksana demokrasi pancasila. Adapun tantangan yang menjungkal demokrasi terbagi dalam lima indikator:

1.     Berkembangnya kelompok radikal

2.     Kepicikan ke daerahan

3.     Ketidak Adilan

4.     Menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi-institusi yang ada.

5.     Globalisasi

Dari ke-lima indikasi tersebut, yang paling rentan terjadi ditengah-tengah masyarakat adalah persoalan keadilan. Keadilan menjadi sangat sukar ditemukan. Kendati regulasi yang digunakan di Indonesia cukup baik, akan tetapi ada beberapa oknum yang menciptakan ketiadak adilan tersebut, baik aparatur hukumnya, baik institusinya, dan lawan politiknya. Padahal dalil dari perpolitikan basisnya adalah mendistribusikan keadilan. Demikian hal yang sama dengan tujuan hukum kita yaitu menghadirkan Kepastian hukum, Kebermanfaat hukum dan Keadilan. Jika kita coba kalkulasi berapa banyak di era demokrasi ini yang telah diborgol, para ulama, oposisi, hingga rakyat kecil. Seolah-olah hukum sangat tajam kepada mereka yang tak mempunyai kekuasaan, dan sangat tumpul kepada mereka yang berkuasa. Oleh karena itu batal sebuah asas dengan redaksi A Quality Before The Law.

Ketidak adilan akan selalu menjadi faktor utama penghalang demokrasi. Mengapa? Karena ketidak adilan berkaitan dengan kemanusiaan. Ketidak adilan dapat kita lihat dari empat bidang yaitu, ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Masa Depan Demokrasi

            Masa depan demokrasi bergantung pada persyaratan-persyaratan atau demokrasi perlu syarat hidupnya. Proses demokrasi terutama pada pemerintahan transisi dapat berubah menjadi bencana bagi negara-negara tersebut, baik transisi dari sistem diktator maupun rezim militer ke arah sistem politik demokrasi. Negara-negara maju dan demokratis percaya bahwa transisi menuju demokrasi akan membawa stabilitas, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bagi bangsa berkembang. Kondisi yang diperlukan bagi kelancaran demokratisasi di negara-negara berkembang (David Beetharn dan Kevin Boyle, 2000) yaitu: Penguatan struktur ekonomi yang berbasis keadilan sehingga memungkinkan terwujudnya prinsip kesederajatan warga negara. Tersedianya kebutuhan-kebutuhan dasar bagi kepentingan warga negara seperti pangan, kesehatan dan pendidikan. Rezim yang terbuka dan bertanggung jawab dalam menggunakan sumber-sumber publik secara efisien. Dan potensi konflik dalam pluralisme subkultural dipertahankan pada level yang masih dapat di toleransi.

Ke depan penulis menginginkan wajah demokrasi kita, aktif mengevaluasi, memperhatikan kaum minoritas, merawat kaum lemah serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang termaktub dalam perintah undang-undang. Dan jangan sampai wajah demokratisasi kita ini tercampur adukkan dengan wajah otoritarianisme.