UU Cipta Kerja : Kepentingan Korporat Bukan Rakyat

ANTARA FOTO

UU Cipta Kerja : Kepentingan Korporat Bukan Rakyat

Oleh : Riska Malinda, S.Kom.

(Ibu Rumah Tanga Peduli Generasi, Aktivis dakwah)

Tak pantas lagi mengucapkan “Selamat Datang” pada UU Cipta Kerja, karena faktanya sudah bertahun-tahun lamanya UU ini terealisasi di negeri (+62). 

Tenaga kerja asing mulai berdatangan ke Indonesia bahkan tanpa adanya izin yang bertele-tele. Mereka hendak menggantikan tenaga kerja dalam negeri. 

Perusahaan-perusahaan asing bertengger banyak di lokasi-lokasi strategis di Nusantara. Hingga sumber daya alam sebagai lumbung pangan rakyat pun ikut di lahap. Maka Omnibus Law hanya soal pengesahannya saja. Dan kini para korporat akan berpesta pora diatas penderitaan rakyat.

 

Apa mau dikata, masih menjadi rancangan saja UU Cipta Kerja telah menuai kontra dari kalangan pekerja buruh, aktivis dan akademisi. 

Tak heran jika kegaduhan demonstrasi saat ini adalah bentuk nyata dari ketidakpuasan atas kinerja para pengemban kebijakan. Bagaimana bisa kebijakan yang sama sekali tak diinginkan oleh rakyat dapat lolos secepat kilat?

 

Dinilai lebih berpihak kepada para pemilik modal Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB) menolak UU Ciptaker yang disahkan DPR RI pada Senin lalu, (5/10). Forum tersebut menghasilkan pernyataan tertulis pada acara Live Event : Menimbang Dampak Omnibus Law Cipta Kerja Terhadap Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan. Melalui channel youtube FDMPB terlihat beberapa Doktor yang menghadiri forum tersebut.

 

"Menyatakan menolak UU Cipta Kerja, karena kami nilai lebih mencerminkan keberpihakan pada kepentingan pemilik modal, termasuk investor asing, sementara di sisi lainnya memarjinalkan kepentingan kaum buruh/pekerja, masyarakat adat, kepentingan publik, cenderung mengorbankan lingkungan dan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam esensial," tulis dalam Pernyataan Sikap Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB): Menimbang Dampak UU Omnibus Law Cipta Kerja Terhadap Ideologi, Politik, Ekomomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan, yang ditandatangani Ketua FDMPB Dr. Ahmad Sastra, M.M dan Sekretaris Jenderal Dr. N. Faqih Syarif, M.Si., pada Sabtu (10/10) di Surabaya.

 

Gejolak penolakan juga muncul di Kota Lampung. Para mahasiswa berdemo di depan kantor DPRD Lampung dan diizinkan masuk ke dalam gedung untuk menyampaikan aspirasi terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja. 

Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay, mengatakan bahwa dirinya akan memberikan keluasan terhadap beberapa kebijakan yang dirasa merugikan rakyat. Kebijakan terkait UMP dan UMK misalnya, dapat diatur ulang melalui Perda.

 Namun hal itu segera dibalas oleh perwakilan massa, Irfan, dengan menyatakan mosi tidak percaya dan lebih memilih sikap tegas dari perwakilan Lampung. (kupas tuntas, 08/10/2020)

 

Aspirasi serupa juga dilayangkan oleh Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Lampung, Eko Rahman. Dirinya menyatakan akan mendesak Presiden guna mencabut UU Cipta Kerja lewat Perppu.

 

Pengesahan UU ini secara cepat dan memaksa bukan tanpa alasan. Pasalnya karena Indonesia memasuki masa resesi maka UU ini segera diberlakukan. Kebijakan ini diharapkan mendatangkan para investor asing dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi rakyat.

 

Namun sepertinya alih-alih menyelamatkan ekonomi negara para petinggi negara malah menjerumuskan rakyat kedalam jurang ketidakadilan. Banyak pasal yang tidak memihak kepada kaum buruh. Bahkan lebih mengkhawatirkan lagi kepemilikan sumber daya alam oleh negara menuju kepada kerakusan sang kapitalis. 

UU Ciptaker ini justru berpotensi besar merampas hak rakyat atas tanah, lingkungan dan sumber daya alam serta hak buruh dan pekerja, yang pada akhirnya dikhawatirkan akan memicu konflik yang lebih luas. Para elit kapitalis akan terus mencengkeram sumber daya alam Indonesia, menambah kerusakan lingkungan.

 

Seperti inilah rupa sistem ekonomi kapitalisme liberalisme. Sistem ini hanya akan memandang kepentingan segelintir pemilik modal untuk terus mengembangkan sayapnya pada negara-negara dengan sumber daya alam melimpah. Tak ada rasa peduli yang muncul tanpa adanya asas kebermanfaatan. Semua dihadiahkan kepada para elit kapitalis dengan sanggahan menyelamatkan ekonomi negara.

 

Inilah bedanya dengan sistem ekonomi yang diatur dalam hukum-hukum syari’at Islam. Pemimpin dalam Islam bukan sekedar regulator atau pembuat kebijakan semata. Namun ia hadir sebagai pengurus rakyat. 

Pemimpin yang berpedoman pada hukum Islam wajib menjamin kebutuhan hidup rakyat; memberikan lapangan pekerjaan, menjamin kebutuhan hidup seperti kesehatan, keamanan serta pendidikan. Hukum Islam mengharamkan atas kepemilikan sumber daya alam pada segelintir individu.

 

Sudah saatnya rakyat Indonesia sadar bahwa yang dibutuhkan adalah solusi menyeluruh atas prolematika yang semakin hari semakin carut marut. Itulah hukum dan sistem yang berasal dari Sang Pencipta yang melahirkan pemimpin bertanggung jawab. Pemimpin yang menempatkan kepentingan rakyat diatas korporat.