Polemik RUU Omnibus Law, Siapa Yang Di Untungkan ?

 FOTO : KOMPAS.COM


POLEMIK RUU OMNIBUS LAW

SIAPA YANG DI UNTUNGKAN?

Oleh : Abdur Rahman

Pengurus Pemuda Desa Indonesia, Penulis Lepas dan Pegiat Literasi.

 

Pasca disahkannya RUU Omnibus Law pada tanggal 05 Oktober 2020 oleh Wakil Ketua DPR RI. M. Azis Syamsuddin kemarin di sidang paripurna legislatif mengakibatkan pelbagai protes penolakan, namun ada pula yang mendukungnya. 

Di dalam internal DPR RI misalnya, yang terdiri dari Sembilan Fraksi PDI-P, GOLKAR, GERINDRA, PKB, NASDEM, PAN, PPP. Tujuh Fraksi diantaranya yang dinyatakan menerima RUU OMNIBUS LAW tersebut dan Dua Fraksi PKS, dan Fraksi Demokrat menolak dengan adanya RUU tersebut, Dua Fraksi melakukan penolakan tersebut bukan tanpa dasar dalih yang logis dan bukan pula dengan tafsir liar. 

Misalnya, salah satu anggota DPR Fraksi Demokrat Didi Irawadi Syamsyuddin jelas mengatakan, “Tidak ada selembar pun naskah RUU CIPTAKER yang dibagikan saat rapat paripurna tanggal 5 Oktober 2020 tersebut. Jadi pertanyaannya, sesungguhnya RUU apa yang telah diketok palu kemarin tanggal 5 Oktober 2020 itu? 

Jadi pimpinan DPR telah mengesahkan RUU yang sesat dan cacat prosedur. Dalam forum rapat tertinggi ini, adalah wajib semua yang hadir diberikan naskah RUU tersebut, jangankan yang hadir secara fisik, yang hadir secara virtual pun harus diberikan”, imbuhnya (KOMPASTV).

Kendati pun ada penegasan dari Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas ia mengatakan sama sekali bahwa tidak mungkin kita tidak memberikan draft kepada teman-teman anggota DPR, mungkin keseluruhannya tidak, karena itu bukan diranahnya badan legislasi, tetapi semua Fraksi ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan. 

Ungkapnya di acara program Rossi. Jadi, hemat penulis mengomentari pernyataan Ketua Badan Legislasi tersebut ada yang tidak utuh di internal DPR RI, melihat pengesahan RUU tersebut harusnya forum itu sangat sakral di konsep, tetapi yang terjadi justru sebaliknya yaitu, draft tidak diberikan secara komprehensif. 

Akhirnya banyak interpretasi liar yang beredar di publik. Apakah RUU OMNIBUS LAW ini dibuat hanya untuk kelompok politik tertentu? RUU ini terkesan tidak transparan, dan parahnya disahkan di saat kondisi resesi ekonomi yaitu di tengah Pandemi Covid-19 yang tak kunjung selesai.

Di kalangan para Pakar, Akademisi, Buruh, Petani, Mahasiswa, hingga anak Stm serentak menggaungkan suaranya untuk menolak RUU OMNIBUS LAW tersebut. 

Misalnya Rocky Gerung seorang akademisi intelektual mengatakan seluruh akumulasi Omnibus Law tersebut adalah untuk memanjakan investor, dan menekan buruh atau merugikan buruh dengan sistem kerja yang eksploitatif. Kendati, dipakai istilah Cipta Lapangan Kerja. 

Dengan dalih ingin mengembalikan sektor ekonomi dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Akan tetapi publik tidak percaya akan hal itu, karena kemarahan publik tidak bisa terbendung. 

Oleh karena itu, buruh, petani, Mahasiswa dan anak Stm dengan sendirinya melakukan gerakan demonstran sebagai upaya penolakan terhadap RUU yang tidak pro rakyat kecil, khususnya terhadap buruh. Justru RUU OMNIBUS LAW ini dinilai Pro Korporasi, Pro Oligarki karena yang membuat atau menyusun adalah Oligark sendiri.

SIAPA YANG DI UNTUNGKAN

RUU OMNIBUS LAW atau yang disebut dengan RUU Cipta Kerja digadang-gadang ada untuk menarik investasi. Namun, ekonom senior Faisal Basri menilai ihwal investasi di Indonesia tidak memiliki masalah fundamental. Menurutnya, masalah utama investasi bukan kuantitasnya, namun kualitas investasinya, dan banyaknya korupsi. 

Faisal Basri meyakini bahwa tidak tepat jika urusan ketenagakerjaan masuk dalam UU Ciptaker ketika masalah utamanya adalah korupsi dan birokrasi berbelit dari investasi. Jadi, yang ingin disampaikan oleh senior ekomon tersebut secara eksplisit adalah tidak ada relevansinya RUU Ciptaker ini dengan membuka Lapangan Pekerjaan, dan urusan pekerjaan ini adalah nomor 11 jelasnya, dan tidak logis.

Begitupun dengan ekonom senior Rizal Ramli ikut andil berbicara RUU Ciptaker ini, ia mengatakan daging daripada RUU Ciptaker ini adalah soal konsesi tambang, konsesi tanah, dan konsesi hutan yang tidak ada batasnya, hal ini yang dapat menikmati kekayaan tersebut adalah para oligarki. 

sejatinya tanpa memeras buruh, oligark Indonesia sudah super kaya. Pertanyaannya, apa tidak cukup puas para oligark menyengsarakan para pekerja, para buruh, dan rakyat.

Sedangkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Bahlil Lahadalia menyebut bahwa UU tersebut dibuat untuk mengatasi masalah lapangan pekerjaan. Kebutuhan masyarakat dengan lapangan kerja makin tinggi. 

Maka instrumen kita dengan menambah investasi. Persoalan itu mampu kita perbaiki sistem birokrasi kita, ujarnya.

ANALISIS PENULIS

Indonesia adalah Negara demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila yaitu, giat melibatkan rakyat dalam pelbagai regulasi legislator. 

Penulis melihat dalam RUU Ciptaker tersebut tidak ada upaya melibatkan rakyat, RUU tersebut dibuat sekilat mungkin dengan pengesahan yang tidak transparan, bahkan cacat prosedural. 

Penulis menginginkan upaya bernegara dengan giat mengindahkan kembali amanat konstitusi kita yaitu UUD’45. Pertama; Mencerdaskan bangsa, kedua; Meningkatkan kesejahteraan rakyat, ketiga; Melindungi rakyat. 

Di dalam Pasal 27 UUD’45 alinea ke-2 termaktub “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi, dalam Negara demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 

Tidak ada dalam UUD’45 dari investor, oleh investor, dan untuk investor. Bahwa kita butuh investor tidak masalah, akan tetapi tujuan kognitifnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ini tidak akan tercapai di dalam RUU Omnibus Law tersebut.

Jadi, seluruh akumulasi argumentasi telah beredar meluas, dan publik sudah mengerti itu semua, bahwa ada kegamangan akhir-akhir ini yang diedarkan. Tidak perlu memperluas argumentasi, yang dibutuhkan saat ini adalah mengaktifkan konfrontasi sebagai bentuk atau upaya kecintaan kita sebagai anak bangsa Indonesia.

Carut-marut perpolitikan ini, ke depan penulis berharap tidak semakin absurd. Memprioritaskan aspek kepentingan rakyat komunal, sudah seharusnya kesadaran oligark bekerja dan kesadaran kapitalis agar tidak selalu menindas kaum lemah. 

Indonesia sebagai negara hukum (Rechstaat) melalui pandangan Aristoteles yang merumuskan bahwa, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. 

Dan jangan sampai negara hukum ini tergeser, dengan merealisasikan atau mengaminkan apa yang telah diucapkan oleh sang Filsuf Marcus Tullius Cicero “Summum ius, Summa Iniuria” yang artinya, Dalam hukum tertinggi, hadir ketidakadilan tertinggi.  

Tidak ada komentar untuk "Polemik RUU Omnibus Law, Siapa Yang Di Untungkan ?"