Menilik Diksi Anjay Perspektif Hukum Pidana

“Menilik Diksi Anjay Perspektif Hukum Pidana”

Oleh: Abd. Rahman

Mahasiwa Hukum IAIN Jember, Penggiat Pendidikan Pemuda Desa,

Penulis Lepas dan pegiat Literasi.

Sepekan lalu publik digegerkan dengan diksi anjay yang ramai diperbincangkan dan diperdebatkan di media sosial, pro dan kontra memenuhi akselerasi galeri media. 

Kabarnya penggunaan kata ini dilarang dan ada ancaman pidana bagi yang menggunakannya. 

Menilik diksi anjay tersebut, ternyata pelarangan kata ini berasal dari Komnas PA (Komisi Nasional Perlindungan Anak) yang mengkategorikan kata anjay ini sebagai kata yang berpotensi mengandung unsur bullying dan kekerasan verbal.

Secara definitif, istilah anjay adalah ungkapan plesetan atau kata yang diperhalus dari kata aslinya. Menurut Ketua Program Studi Sastra Indonesia Universitas Padjadjaran Dr. Lina Meilinawati Rahayu mengungkapkan istilah anjay berasal dari nama hewan yaitu anjing. “Anjay itu kan plesetan dari anjing ya, kata anjing kan kasar, jadi untuk gaul diplesetkan”. Ujarnya, Senin (31/08/2020). 

Oleh karenanya, Komnas Perlindungan Anak meminta penggunaan kata “anjay” segera dihentikan, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 

Komnas PA bahkan menyebutkan, bahwa penggunaan kata “anjay” ini jika mengandung unsur kekerasan dan merendahkan martabat seseorang maka itu termasuk salah satu bentuk bullying dapat dipidanakan.

Jadi, dalam ihwal ini menurut penulis negara berupaya ingin mengatur seluruh aspek kehidupan warganya, yang mana hal itu tidak etis atau terlalu berlebihan jika kebebasan berekspresi itu dilarang, padahal jika kita telisik secara sosial mengekspresikan bahasa dalam tubuh manusia, khususnya saat berinteraksi itu merupakan hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari.

Tentu di antara kita ada yang sependapat dan ada pula yang tidak sependapat dengan Komnas PA ini. Untuk memidanakan penggunanya jelas terlalu berlebihan, akan tetapi bila sekadar dilabelisasi ucapan yang kurang baik, tidak sopan, atau tidak sesuai dengan adat masing-masing, barangkali lebih logis. 

Jadi, solusi lebih tepatnya bukan pemidanaan, namun lebih kepada penyadaran dan pembelajaran pedagogis.

Pandangan Hukum Pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. 

Hukum pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifatnya yang khas. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dalam doktrin klasik hukum pidana dinyatakan Gen Straf Zonder Schuld, tiada pidana tanpa kesalahan (bukan dibalik menjadi tiada kesalahan tanpa pidana). Dengan ungkapan lain adalah Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea (satu tindakan tidak menyebabkan seseorang dihukum kecuali karena pikirannya). 

Dari dua prinsip di atas sangat nyata bahwa yang dihukum dalam suatu peristiwa pidana adalah bukan orang tetapi kesalahan pikiran seseorang. Karena itulah dalam pertanggungjawaban pidana orang yang tidak dapat menyadari akibat dari perbuatannya tidak dapat dihukum. Inilah yang kemudian dirumuskan dalam tindak pidana sebagai unsur subjektif.

Jika ada unsur subjektif untuk dapat terpenuhinya unsur tindak pidana juga harus dipenuhi adanya unsur objektif, yaitu keadaan tentang telah terjadinya suatu perbuatan. 

Jika dibandingkan antara unsur subjektif dengan unsur objektif, maka terlihat bahwa unsur subjektif dari terjadinya suatu peristiwa lebih dominan dibandingkan unsur objektif. Pada asasnya, dalam hukum pidana satu perbuatan baru dapat dinyatakan dihukum apabila perbuatan tersebut telah selesai dengan sempurna.

 Unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi semuanya barulah dapat mengantarkan seseorang kepada pertanggungjawaban pidana atau kata lain dapatlah dipidanakan.

Oleh karena itu dalam pandangan hukum pidana. Perumusan perbuatan pidana dalam Undang-Undang dilakukan dengan cara formil-materiil, yaitu permusan delik dengan menyebutkan cara-cara dilakukannya perbuatan pidana dan sekaligus juga akibat yang timbul yang dilarang terjadinya oleh hukum. 

Seperti halnya dalam kasus kata anjay ini, sejak kapan kata anjay tersebut mengandung unsur kekerasan dan merendahkan martabat seseorang. Di dalam suatu masyarakat kata itu merupakan suatu ekspresi yang diucapkan sesuai dengan konteks yang sedang dibicarakan. 

Sejauh analisa penulis belum ada seseorang yang tersinggung batinnya maupun yang terkena psikis mentalnya yang mengakibatkan traumatik yang berkepanjangan.

Jadi, janganlah mendramatisir hal-hal yang sifatnya fundamental serta menghegemoni opini publik seolah-olah kata anjay ini menjadi hal yang sangat krusial. Dan jangan sampai karena ribut dengan kata anjay ini, kita jadi terbawa arus dan lupa mengawal permasalahan besar di bangsa ini, yang menuntut perhatian dan dorongan serius dari kita semua.