Romantisme Pemerintah dengan Influencer dan Buzzer Bayaran

oleh: Wiebi Winarto
(Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang)

Instagram : @wiebiwn

Beberapa hari lalu publik dikejutkan oleh sebuah temuan dari ICW (Indonesia Corruption Watch), dalam temuan tersebut dinyatakan bahwa sepanjang tahun 2017-2020 pemerintah telah menggelontorkan anggaran senilai Rp. 1,29 trilliun total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital, dan Rp. 90,45 miliar diantaranya digunakan untuk jasa influencer. 

Dikatakan oleh peneliti ICW pula, bahwasanya anggaran untuk membayar influencer tersebut terus mengalami peningkatan sejak 2017.

Influencer dalam dunia digital atau social media adalah akun-akun yang memiliki identitas dan latar belakang yang jelas. Influencer biasanya adalah orang-orang yang memiliki popularitas dimasyarakat yang dibayar untuk mengkampanyekan sesuatu ditengah masyarakat melalui akun social media yang dimiliki. 

Selain influencer dalam dunia digital juga dikenal apa yang disebut dengan Buzzer, ialah akun-akun di social media yang tidak memiliki reputasi untuk dipertaruhkan. Buzzer cenderung adalah orang-orang yang tidak jelas identitas dan latar belakangnya. Buzzer sendiri ada yang dibayar dan adaapula yang hanya sukarelawan.

Lalu, apa sebenarnya tujuan pemerintah menggunakan Influencer dan Buzzer? Seperti diketahui bersama, di era-revolusi industry 4.0 hari ini akselerasi teknologi digital berkembang dengan begitu pesatnya. Digitalisasi telah menyelimuti hamper disegala lini kehidupan. 

Tak terkecuali kehidupan social-politik di Indonesia. Bahkan Negara-negara diseluruh dunia kini sedang berlomba-lomba untuk menjadi yang paling canggih dalam hal digitalisasi. Namun, disadari atau tidak bahwasanya penggunaan teknologi digital sedikit banyak juga berimplikasi negative terhadap kehidupan social-politik, bahkan kehidupan demokrasi khususnya di Indonesia. Mengapa demikian?

Seperti diketahui bersama penggunaan influencer dan buzzer oleh pemerintah nampaknya tidak saja digunakan untuk tujuan-tujuan sosialiasi kebijakan yang mana merupakan sesuatu yang positif. Namun, keberadaan influencer dan buzzer seakan dijadikan sebagai ‘alat gepuk’ bagi suara-suara yang kritis terhadap pemerintahan, bagaimana tidak para buzzer khususnya melalui kecanggihan teknologi telah membuat begitu banyak akun-akun fake yang akan melakukan bullying­ terhadap siapapun yang menyuarakan pendapat berbeda terhadap pemerintah.

Hal yang demikian tersebut akan dengan mudah kita jumpai pada laman-laman sosial media, sebagai contoh adalah sosial media twitter, didalam twitter terdapat fitur trending topic terkait isu yang paling ramai sedang dibicarakan, seringkali isu-isu yang cenderung berbeda dengan kebijakan pemerintah akan dengan cepat hilang dari posisi trending topic padahal isu-isu dibicarakan oleh lebih banyak akun-akun yang jelas artinya bukanlah akun fake, dan seketika posisi trending topic dibanjiri oleh pembicaraan yang menyatakan keberpihakannya terhadap suatu kebijakan pemerintah dan akun yang membicarakan isu tersebut jauh lebih banyak akun fake bahkan isi dari satu akun dengan yang lain seringkali spesifik sama dan ini sangatlah mudah diidentifikasi dari isi akun dan isi tweet yang disampaikan.

Penggiringan opini secara paksa semacam ini tentu tidak dapat dibenarkan, sebab cara-cara yang demikian dapat membuat masyarakat terjebak dalam popularism artinya hanya yang paling populer itulah yang dianggap benar. Selain itu, menurut Noam Chomsky (2019:1) konsepsi demokrasi dapat dibedakan menjadu dua. 

konsepsi pertama, masyarakat demokratis ialah masyarakat dimana public mempunyai alat yang cukup berpengaruh untuk berpartisipasi dalam mengatur urusan-urusan mereka sendiri, dan alat informasi mereka bersifat terbuka dan bebas. Konsepsi kedua, yakni masyarakat perlu untuk dihalangi dalam usahanya mengatur urusan mereka, dan alat-alat informasi harus dikontrol secara ketat.

Dari kedua konsepsi tersebut, penulis berpandangan bahwasannya konsepsi kedua yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah, pemerintah seakan dengan sengaja membayar para influencer dan buzzer untuk berusaha menghalangi masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya dengan melakukan penggiringan opini melalui social media. 

Tentu hal semacam ini telah mencederai nilai-nilai demokrasi dimasyarakat, hal ini tak ubahnya seperti neo-otoritarianisme dimana pemerintah bertindak sesuai dengan kehendaknya dan menutup telinga terhadap setiap kritik.

Selain itu terkait dengan upaya-upaya penghalangan terhadap setiap pendapat juga merupakan hal yang bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 dan UU No.9 th. 1998 terkait kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Tentunya pemerintah tidak perlu khawatir terhadap setiap kritik yang dilontarkan oleh masyarakat sepanjang pemerintah memiliki rasionalitas terkait setiap kebijakan yang diambil, penggunaan influencer dan buzzer tersebut justru menunjukkan kepada public seakan-akan pemerintah sendiri tidak yakin dengan kebijakan yang diputuskan.