Menilik Fenomena Pemakzulan Bupati Jember



Menilik Fenomena Pemakzulan Bupati Jember
Oleh: Moh. Abd. Rauf *)

Pasca adanya Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pemakzulan Bupati Jember tanggal 22 Juli 2020 lalu oleh DPRD Jember bergulir menjadi pusat perhatian nasional, kini persoalan tersebut menuai polemik di tengah masyarakat khususnya Kabupaten Jember. Keputusan DPRD tersebut menjadi bola panas yang membelah persepsi masyarakat daerah. Ada golongan yang sangat mengapresiasi tindakan DPRD terhadap pemakzulan tersebut tetapi ada juga yang menentang bahkan mencemooh. Karena hal tersebut menjadi catatan sejarah baru bagi kabupaten yang bernuansa pendalungan itu. 

Pengambilan HMP oleh DPRD Jember tentu bukan atas kewenangan semata tetapi hal tersebut telah melalui prosedur formal yang diatur oleh undang-undang. Pada faktanya bahwa DPRD Jember telah melakukan upaya-upaya persuasif sebelum dilakukannya HMP. Awal mulanya, pada tanggal 27 Desember 2019 menggunakan hak interpelasinya. Setelah dipanggil pada sidang paripurna hak interpelasi Bupati Faidah tidak memenuhi panggilan. Alasan tidak hadirnya ialah karena pada saat itu Kabupaten Jember ditetapkan sebagai status Kejadian Luar Biasa (KLB) hepatitis A sejak 26 Desember 2019. Alasan lain dikarenakan ada jadwal lain bersama masyarakat yang tidak dapat ditunda sampai tanggal 29 Desember 2019. Sehingga dalam surat resminya Bupati kelahiran Malang tersebut meminta agar paripurna dijadwal ulang. 

Setelah mencermati fenomena tersebut, DPRD Jember menilai alasan itu tidak rasional dan dibuat-buat. Sehingga tiga bulan kemudian pada 20 Maret 2020, DPRD Jember menggunakan hak konstitusi lainnya, yaitu hak angket. Dibentuknya panitia khusus hak angket agar permasalahan tersebut tidak semakin melebar. Namun, kejadian sebelumnya terjadi kembali Bupati Faida tidak menghadiri panggilan panitia khusus hak angket. Sebanyak tiga kali dipanggil dia selalu mangkir dengan alasan yang lain. Karena isu tersebut merebak ke nasional sampai pihak Pemprov Jawa Timur dan Mendagri melakukan upaya mendamaikan kedua belah pihak. Akan tetapi upaya tersebut kandas tidak sesuai harapan. 

Tepat pada tanggal 22 Juli 2020, DPRD Jember melalui sidang paripurna menggunakan HMP setuju untuk memakzulkan Bupati Faida secara politis. Pemberhentian Bupati juga telah disetujui oleh minimal 2/3 anggota yang hadir. Sidang paripurna tersebut dihadiri oleh 45 orang dari total 50 orang anggota dewan, dan seluruhnya menyetujui pemberhentian tetap Bupati Jember. Pada proses sidang paripurna HMP, Bupati Faida kembali tidak menghadiri kembali agenda sidang tersebut dengan alasan menghindari terjadinya kerumunan warga di DPRD Jember mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang masih menghawatirkan. 

Sekitar 10 menit sebelum sidang paripurna dimulai, Bupati Faida mengirimkan file kepada pimpinan DPRD Jember yang berisi ‘Pendapat Bupati atas Usul Hak Menyatakan Pendapat’. Isi dari file tersebut merupakan bentuk protesnya atas HMP yang digulirkan DPRD Jember cacat prosedural. Ada tiga poin yang disampaikan dalam file sebanyak 21 halaman tersebut. Pertama, dia menilai, seharusnya DPRD Jember menunggu Bupati untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan bersama yang dicapai kedua belah pihak berdasarkan mediasi yang dilakukan oleh Kemendagri pada 7 Juli lalu di Jakarta. Kedua, dia menilai seharusnya DPRD Jember menyerahkan dokumen dan materi alasan pengajuan HMP, saat akan mengundang Bupati hadir. Tujuannya, agar dia bisa mempelajari alasan DPRD Jember mengajukan HMP. Ketiga, Faida merasa sudah menjalankan rekomendasi yang diperintahkan oleh Mendagri saat memberi sanksi kepada Pemkab Jember. Di antaranya adalah perbaikan susunan birokrasi. Sebagai informasi, salah satu pangkal dari dijatuhkannya sanksi dari Mendagri ini karena puluhan mutasi pejabat yang dilakukan Faida menyalahi sistem merit (prestasi) dan kompetensi.

Pemakzulan Bupati Menurut Undang-undang


Bergulirnya HMP oleh DPRD Jember, sebelumnya telah melalui prosedur yang sah. Setelah dihiraukannya hak interpelasinya, DPRD Jember langsung dengan sigap membentuk panitia khusus angket untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/ kebijakan pemerintah daerah yang dinilai menuai kejanggalan. Setelah dibentuknya panitia angket yang dikomandoi oleh Tabroni dari fraksi PDIP maka panitia dapat bekerja sejak Selasa 31 Desember 2019 dengan durasi maksimal 60 hari. Dalam tindakan tersebut DPRD Jember menggunakan tindak lanjut fungsi pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Selama 60 hari panitia angket bekerja dengan baik sehingga mendapatkan beberapa temuan. Mulai dari carut marut birokrasi hingga dugaan penyalahgunaan proyek pengadaan barang dan jasa. 

Hasil penyelidikan oleh panitia angket diserahkan kepada Mendagri yang disaksikan oleh Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti di Jakarta pada Senin 22 Juni 2020. Semua hasil penyelidikan dituangkan dalam 5 (lima) rekomendasi kepada Mendagri. Pertama, meminta aparat penegak hukum yakni KPK, kejaksaan agung, dan Polri untuk menyelidiki dugaan tindak pidana khusus yang ditemukan oleh panitia hak angket. Kedua, meminta kepada BPK RI untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepada Pemkab Jember melibatkan OPD terkait dan semua pemangku kepentingan atas temuan panitia hak angket itu. Ketiga, panitia angket merekomendasikan agar semua penyedia barang dan jasa berbasis konstruksi rangka atap baja ringan menggunakan aplikator resmi bersertifikat. Keempat, memohon kepada Mendagri untuk memberikan sanksi yang tegas berupa pemberhentian tetap terhadap Bupati Jember karena dinilai banyak kebijakannya yang melanggar aturan, dan rekomendasi kelima yakni meminta kepada DPRD Jember untuk menggunakan hak menyatakan pendapat atas hasil penyelidikan panitia hak angket. Sebelum diserahkan kepada Mendagri lima rekomendasi berdasarkan hasil penyelidikan dan kesimpulan yang disahkan dalam rapat paripurna DPRD Jember pada 20 Maret 2020.

Perihal pemakzulan Bupati telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Pasal 80 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) bahwa pemberhentian kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah dapat diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/ atau wakil gubernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/ atau wakil bupati atau wali kota dan/ atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/ janji jabatan serta tidak melaksanakan kewajiban. Dalam konteks pemakzulan Bupati Jember semua keputusan berada di Mahkamah Agung. Lebih jelasnya, pasal 80 ayat (1) huruf c, MA memiliki waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah adanya penerimaan berkas dari DPRD. Artinya, Mendagri sebagai lembaga eksekutif tidak dapat mengintervensi proses persidangan di MA, tugasnya hanya monitoring saja hingga menunggu keputusan yang bersifat final tersebut.

Siapa yang Diuntungkan?


Pada Pilkada 2020, Faida akan mencalonkan kembali sebagai calon petahana Bupati Jember. Sehari sebelum dimakzulkan oleh DPRD Jember dia dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh KPU Jember. Berangkat sebagai calon independen bersama calon wakilnya Dwi Arya Nugraha Oktavianto, Paslon (Faida-Vian) mendapatkan sebanyak 146.687 dukungan. Dukungan tersebut melebihi batas minimal calon perseorangan.

Jika nanti pada fatwanya MA memutuskan bahwa Bupati Faida benar-benar bersalah. Secara hukum, dia masih dapat kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Jember. Karena dalam peraturan perundang-undangan tidak ada larangan bagi Bupati yang telah dimakzulkan untuk mencalonkan kembali. Akan tetapi banyak kalangan yang membaca terhadap analisis perhitungan politik. Tentu pemakzulan tersebut memiliki konsekuensi terhadap penilaian pemilih yang akan datang.

Sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh rivalnya yang saat ini masih membaca dinamika politik di Kabupaten Jember.  Selain merancang program kerja yang lebih kompeten dan unggul, para paslon lain sembari melihat elektabilitas Faida pasca dimakzulkan baik oleh HMP DPRD maupun nantinya secara hukum oleh MA. 

Tetapi namanya politik tidak dapat diprediksi (unpredictable), penulis juga telah lama mengikuti perkembangan dinamika politik tahun 2020 di Kabupaten Jember. Beberapa lembaga survei menampilkan bahwa Bupati Faida masih memiliki elektabilitas tinggi dalam bursa calon Bupati Jember. Bisa saja pada tanggal 9 Desember 2020 dia terpilih kembali.

(* Penulis adalah Dewan Penasihat Intellectual Movement Community (IMC) IAIN Jember

Tidak ada komentar untuk "Menilik Fenomena Pemakzulan Bupati Jember"