MASYARAKAT KOTA MELAWAN CORONA, MASYARAKAT ADAT MELAWAN ABDI NEGARA





MASYARAKAT KOTA MELAWAN CORONA, MASYARAKAT ADAT MELAWAN ABDI NEGARA

oleh : Muhammad Anis Zhafran Al Anwary
Mahasiswa ( FH Universitas Brawijaya) dan Pegiat Sosial




Biarkanlah rakyat yang menentukan arah bangsa ini akan dibangun, dan bagaimana rakyat akan menjaga masa depannya, sebab rakyat pemilik sah konstitusi.”
-        Munir

Bulan Agustus hari ke-18 kurang lebih 20 tahun yang lalu pada Rapat Paripurna ke-9 dengan pimpinan rapat M. Amien Rais diketukkan palu sidang sebagai pertanda bahwa Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) disahkan setelah diperdebatkan secara dialektis, politis, dan yuridis dalam kurun waktu 17 hari.[1] 

Salah satu bagian dalam konstitusi Indonesia tersebut yang mengalami perubahan secara komprehensif adalah perihal pemerintahan daerah. Pada bangunan UUD 1945 sebelum perubahan, Bab VI tentang pemerintahan daerah hanya memuat satu pasal tanpa ayat, yaitu Pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut:

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

            Kondisi Indonesia yang baru saja mendeklarasikan dirinya menjadi bangsa merdeka yang pada dasarnya telah dipersiapkan secara ideologis sejak awal abad ke-20 yang kemudian dibentuk pondasinya pada momen Sumpah Pemuda 1928 serta rancangan secara konstruktif tentang Indonesia sebagai sebuah negara yang setidaknya dimulai sejak Pidato 1 Juni 1945 oleh Bung Karno memang mengharuskan bangsa ini berpikir secara sentralistik dalam urusan kepemerintahan. 

Hal tersebut sebagai perwujudan bentuk negara kesatuan dan persatuan cita-cita bersama untuk mempertahankan kemerdekaan, namun tidak mengeliminir entitas-entitas kedaerahan. Soepomo dalam pidatonya pada Rapat Besar Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan (selanjutnya disebut BPUPK) tanggal 15 Juli 1945 menyatakan makna frasa 

…dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa” adalah negara perlu mengingat bahwa wilayah Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki keistimewaannya masing-masing. Terdapat kerajaan, kooti, desa di Jawa, nagri atau nagari di Minangkabau, dusun di Palembang, huta di Tapanuli, hingga kampong di Aceh. 

Oleh karena itu, sekalipun sistem kepemerintahan di Indonesia masih terfokuskan ke pusat, akan tetapi, satuan-satuan pemerintahan di daerah tetap diberikan pengakuan secara yuridis di dalam UUD 1945.[2]

            Sebagai bentuk pemenuhan terhadap tuntutan reformasi, maka perubahan UUD 1945 tidak terelakkan. Pemerintahan daerah dalam masa kekuasaan Orde Lama mengalami ketidakpastian hukum, baik secara konstruksi ketatanegaraan maupun sistem administrasi karena terjadinya beberapa perubahan konstitusi mulai dari UUD Republik Indonesia Serikat  (UUD RIS) Tahun 1949 yang membentuk Indonesia menjadi negara federasi, kemudian menjadi UUD Sementara (UUDS) Tahun 1950 yang mengembalikan bentuk negara kesatuan, lalu dikarenakan ketidakmampuan Konstituante hasil Pemilu 1955 untuk menghasilkan UUD baru, maka Presiden Soekarno memutuskan untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dijabarkan dalam Keppres Nomor 150 Tahun 1959 yang membawa konsekuensi hukum berupa penggunaan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia. 

Jika Orde Lama diselimuti permasalahan disintegrasi bangsa sehingga pembahasan sistem pemerintahan daerah menjadi tidak relevan, maka pemerintah Orde Baru memiliki permasalahannya tersendiri, yaitu strict centralization dan authoritarianism. Sebagaimana halnya Pancasila, UUD 1945 menjadi benda suci yang tidak dapat diperdebatkan apalagi diubah. 

Segala bentuk usaha memperbincangkan, memperdebatkan, hingga keinginan menggantinya dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap pemerintah dan negara yang harus dibungkam dan ditumpas. 

Oleh karena itu, pembangunan secara masif yang dilakukan oleh Pak Harto tidak berimplikasi secara signifikan terhadap perkembangan daerah karena ketentuan konstitusi tidak memadai untuk memayungi kepentingan daerah yang begitu luas dan beragam.


            Momen Reformasi ’98 menjadi tonggak harapan baru bagi daerah-daerah di Indonesia untuk memperoleh otonomi seluas-luasnya secara riil, bukan hanya sekadar diksi di dalam lembaran undang-undang. 

Tuntutan tersebut diperjuangkan oleh para wakil rakyat melalui Perubahan Kedua UUD 1945 yang di dalamnya dibahas terkait bentuk daerah, sistem pemerintahan, keterwakilan di parlemen daerah, pemilihan kepala daerah, otonomi daerah dan pembagian urusan pemerintahan, hak menetapkan peraturan daerah, hubungan kewenangan, perimbangan keuangan pusat dan daerah, pengakuan negara terhadap pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, serta pengakuan dan penghormatan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. 

Bab VI UUD 1945 yang hanya memiliki satu pasal tanpa ayat mengalami pemekaran menjadi tiga pasal dan sembilan ayat dengan rincian Pasal 18 ayat (1) hingga (7), Pasal 18A ayat (1) dan (2), dan Pasal 18B ayat (1) dan (2). 

Dalam diskursus Perubahan Kedua UUD 1945 di MPR, hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat adat hendak dimasukkan ke dalam Pasal 33 karena dianggap keberadaan masyarakat adat berhubungan erat dengan kesejahteraan mereka secara ekonomi dan sosial, namun pada akhirnya, pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat menjadi bagian tidak terpisahkan dalam bab tentang pemerintahan daerah yang dengan demikian menguatkan kedudukan entitas hukum yang berdasarkan hukum adat ini dalam tatanan kenegaraan Indonesia. Klausul tersebut termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

            Pengakuan dan penghormatan merupakan dua kata yang selalu harus berdampingan satu sama lain karena pengakuan tanpa penghormatan selayaknya Belanda yang mengakui keberadaan negara merdeka bernama Indonesia, akan tetapi, tetap melakukan upaya merebut kembali kemerdekaan tersebut. 

Sedangkan sebuah penghormatan tidak akan muncul sebelum adanya itikad untuk mengakui. 

Keberadaan masyarakat hukum adat diakui dan dihormati oleh negara secara tertulis di dalam UUD 1945 sebagai staats grund gesetz atau aturan dasar bernegara sebagaimana dijabarkan oleh Hans Nawiasky dalam teorinya theorie von stufenbau der rechtsordnung.[3] 

Secara penalaran yang wajar, maka segala hak yang melekat kepada masyarakat hukum adat di Indonesia seharusnya terjamin karena tidak hanya pengakuan dan penghormatan tersebut dituliskan di dalam undang-undang, aturan pelaksana di bawah undang-undang, ataupun hanya sekadar secara verbal, melainkan tercetak di dalam batang tubuh UUD 1945. 

Akan tetapi, secara faktual pengingkaran terhadap amanat konstitusi khususnya yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat sebagai sebuah legal entity masih sering terjadi secara terang-terangan. Jika hak bagi suatu subjek hukum tidak tertulis di dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat dikatakan wajar jika terjadi pelanggaran hak, namun, anomali yang muncul dalam urusan masyarakat hukum adat ini adalah pelecehan terhadap hak konstitusional mereka terjadi ketika hak mereka tersebut termaktub di dalam aturan dasar bernegara.

            Ironi yang kemudian terpampang jelas dan terefleksikan melalui layar bangsa ini adalah ketika dunia dan termasuk Indonesia sedang berperang melawan coronavirus disease 2019 (COVID-19), pada 18 Agustus 2020, abdi negara atau aparat di sisi lain negeri ini, tepatnya di Linamnutu, Amunaban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan invasi ke wilayah hutan adat Pubabu yang menjadi tempat tinggal bagi masyarakat adat Besipae. 

Dengan dalih pengelolaan lahan peternakan, perkebunan, dan pariwisata demi kepentingan masyarakat adat, Pemerintah Provinsi NTT melalui aparatnya membenarkan tindakan represif terhadap masyarakat adat Besipae yang menolak pindah dari tanah adat mereka. Tiga kali tembakan peluru kosong ke tanah menjadi salah satu shock therapy yang kemudian menimbulkan trauma bagi anak-anak dan wanita, rumah-rumah sederhana milik masyarakat adat Besipae dirobohkan, hingga barang berharga milik mereka hilang entah kemana. Sampai tulisan ini dibuat setidaknya masyarakat adat Besipae sebanyak 29 kepala keluarga masih tinggal di tanah terbuka, mereka tidur beratapkan langit dan berselimutkan angin malam.[4] 

Fakta-fakta tersebut berdasarkan berita terakhir pada kurun waktu 18-20 Agustus 2020 dan belum ada informasi terbaru terkait kondisi mereka disana.

            Peringatan 20 tahun pengakuan dan penghormatan negara Indonesia terhadap masyarakat adat secara yuridis diperingati dengan peminjaman baju adat daerah Timor Tengah Selatan oleh Presiden Republik Indonesia dalam rangka perayaan 75 tahun Indonesia merdeka dengan bayaran berupa penggusuran dengan diskon berupa tindakan kekerasan terhadap masyarakat adat Besipae yang hanya ingin tetap mempertahankan tempat tinggal mereka yang berdiri di atas tanah adat mereka sendiri. 

Dalam menghadapi demonstrasi yang secara jelas tidak melibatkan kekerasan maupun menggunakan persenjataan, seharusnya pemerintah daerah beserta aparat menggunakan cara-cara yang humanis dan pendekatan dialektis untuk menemukan jalan tengah dalam permasalahan ini. 

Namun, 75 tahun kemerdekaan Indonesia tampaknya memunculkan kerinduan bagi mereka yang berkuasa untuk gagah-gagahan di hadapan rakyatnya sendiri sebagaimana dulu penjajah selalu menyombongkan diri ketika berhadapan dengan pribumi. Seperti ucapan Dandhy Laksono, Pendiri Rumah Produksi Watchdoc sekaligus seorang wartawan, bahwa masyarakat adat hampir tidak membutuhkan negara karena ketergantungan mereka bukan pada kekuasaan, melainkan pada alam.[5] 

Tugas negara kemudian untuk mengakui dan menghormati keberadaan mereka beserta seluruh hak-hak yang melekat kepada mereka agar mereka dapat hidup aman dan sejahtera tanpa membebani pemerintah. 

Akan tetapi, penguasa dan korporasi nampaknya kekurangan pekerjaan sehingga merasa perlu untuk mengintervensi kebebasan masyarakat hukum adat yang pada dasarnya dapat dan telah hidup nyaman berdampingan dengan tanah dan hutan adat yang merupakan bagian dari jiwa mereka sebagai suatu entitas hukum yang memegang teguh hukum adat dari leluhur mereka.
           






[1] Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. 2010. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hal. 1428 – 1431.       
  
[2] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Himpunan Risalah Sidang-Sidang BPUPKI dan PPKI Yang Behubungan Dengan Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Sekretariat Negara RI. Hal. 244.

[3] Jazim Hamidi. 2006. Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI. Yogyakarta: Konstitusi Pers & Citra Media. Hal. 154.

[4] Ayomi Amindoni. BBC News Indonesia. Masyarakat Adat Besipae di NTT yang “digusur” dari hutan adat Pubabu: anak-anak dan perempuan “trauma” dan “hidup di bawah pohon”. Diakses melalui https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53839101. Diakses pada 27 Agustus 2020, pukul 16.27 WIB.

[5] Bisma Septalisma. CNN Indonesia. Dandhy Laksono Sebut Komunitas Adat Hampir Tak Butuh Negara. Diakses melalui https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200818043407-20-536655/dandhy-laksono-sebut-komunitas-adat-hampir-tak-butuh-negara. Diakses pada 27 Agustus 2020, pukul 17.01 WIB.

1 komentar untuk "MASYARAKAT KOTA MELAWAN CORONA, MASYARAKAT ADAT MELAWAN ABDI NEGARA"

Posting Komentar