Kasus Novel, Menyiram Dengan Sengaja Wajah Rezim Jokowi?

Penulis : Nury Khoiril Jamil (@ririk.jamil25)

Semakin banter pemberitaan tentang tuntutan penyiraman air keras terhadap kasus yang dialami oleh Novel Baswedan. Pasalnya, banyak pihak merasa janggal dengan persidangan tersebut, bahkan terdapat asumsi bahwa persidangan tersebut hanyalah sandiwara semata. Tuntutan satu tahun yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dirasa berpihak kepada pelaku penyiraman air keras.

Dalih warganet bahkan beberapa aktivis, akademisi dan lembaga yang konsentrasi terhadap penegakan HAM menyoroti tuntunan jaksa. Tuntutan satu tahun dirasa sangat tidak adil, jika dibanding dengan penderitaan atau kecacatan penglihatan yang dialami oleh penyidik KPK tersebut. Banyak opini-opini publik mengatakan ketidaksetujuannya terhadap tuntutan yang diberikan oleh jaksa terhadap pelaku.

Perbandingan-perbandingan kasus serupa mulai muncul di media. Hal tersebut wajar, karena masyarakat memiliki hak kebebasan berpendapat sesuai dengan muatan pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Sebut saja India, Bangladesh dan Pakistan, rata-rata ancaman pidana mengenai kasus serupa adalah tujuh sampai empat belas tahun, bahkan dapat diperpanjang menjadi seumur hidup.

Di dalam negeri sendiri, putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan kasus yang sama memiliki masa tahanan yang lama.  Katakanlah minimal delapan tahun ke atas seperti kasus seorang preman yang disewa Rika yang berujung pada bui delapan tahun penjara. Alasan-alasan tersebut membuat masyarakat kecewa dalam penanganan kasus ini, khususnya terhadap tuntutan jaksa.

Sekalipun masih dalam proses tuntutan jaksa, masyarakat tentu menunggu-nunggu putusan yang akan diambil majelis hakim. Kekecewaan terhadap jaksa memang tidak dapat dipungkiri, namun putusan hakim yang akan memutus perkara ini sesuai apa yang majelis hakim yakini. Harapan tertinggi kini terdapat pada majelis hakim, agar memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap kasus penyiraman air keras Novel Baswedan.

Perlu diketahui masyarakat, bahwa proses saat ini adalah tuntutan bukan putusan. Banyak kalangan masyarakat menganggap bahwa, tuntutan jaksa sama atau akhir dari penyelesain kasus ini. Masyarakat memang perlu kritis, namun jangan sampai menganggap bahwa kasus ini telah selesai sebelum putusan dijatuhkan.

Masyarakat harus bersabar dalam memberi tanggapan lebih terhadap kasus ini, kesalahan berkomentar di media sosial khususnya dikhawatirkan menjadi bumerang bagi masyarakat. Memberi tanggapan sewajarnya sesuai fakta dan kajian akademik tentu akan berdampak baik bagi masyarakat dalam memahami ilmu hukum.

Menyoal tuntutan jaksa tentang kasus ini barang tentu menjadi perdebatan panjang. Namun, selain Novel Baswedan sebagai korban tentu rezim Jokowi juga korban dalam kasus ini. Betapa tidak, jika kasus ini bergulir serta putusan nantinya akan memunculkan perdebatan baru dan pertentangan baru, maka bukan hanya Novel Baswedan yang menjadi korban penyiraman air keras, rezim juga akan mendapat siraman ‘air keras’ dengan sengaja oleh rakyatnya.

Tidak suksesnya penanganan kasus ini, akan menjadi beban sejarah panjang bagi bangsa Indonesia. Penanganan HAM akan dilabeli buruk pada rezim Jokowi, sekalipun wewenangan kekuasaan kehakiman tidak termasuk dalam wewenang eksekutif. Masyarakat tentu akan geram, jika melihat ketidakadilan dipertontonkan dengan masifnya di media.

Terlepas dari itu semua, mencoba berfikir positif terhadap dukungan pemerintah dalam penyelesaian kasus ini. Menjadi menarik jika semua perhatian dapat tertuju pada kasus ini. Masyarakat sebagai kontrol sosial sangat dibutuhkan perannya, lebih-lebih Mahasiswa yang menyandang gelar agent of change. Semangat gotong-royong dan penanaman nasionalisme dapat dibangun melalui kasus ini.

Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kasus-kasus sebagai kajian akademik maupun sebagai hikmah tentu akan mengurangi tingkat kriminalitas bangsa ini. Bersaing secara sehat dan tidak menggebu-gebu untuk menghalalkan segala cara dalam meraih kemenangan. Tuntutan jaksa sudah menjadi bubur, mari kita nantikan proses selanjutnya dan tetap mengawal kasus ini hingga akhir.

Penulis: Nury Khoiril Jamil (@ririk.jamil25)

Keterangan: Ketua Umum Unity of Writer (UNITER), Koor. Biro Hukum HMPS HES IAIN Jember, Wakil Sekretaris Jenderal Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES) IAIN Jember.