Hukum yang Jatuh dan Tertimpa Tangga Pula




Lakon politik dalam negeri memasuki episode baru, dari dulu hingga kini pemeran berganti peran, panggung berganti papan, tapi hasrat melakon masih sama seputar harta dan kekuasaan.

Politik seharusnya menjadi alat untuk mewujudkan cita-cita yang mulia, mewujudkan kemakmuran dari belakang meja ke seluruh penjuru Nusantara. Hukum adalah bentuk nyata politik, bentuk aturan yang bisa memperindah lakon di atas panggung atau bahkan menyandungkannya di hadapan penonton.

Kasus Novel Baswedan adalah bukti betapa moral hukum tidak lebih besar dari intrik politis. Pada 15 Juni 2020 penyidik senior KPK itu dipastikan kehilangan 100% penglihatan pada mata kirinya akibat penyiraman air keras yang diduga dilakukan oleh dua aktor lapangan dari oknum kepolisian.

Menarik membawa isu penyelesaian kasus hukum ini ke dalam kontestasi politik. Seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat masa kampanye berjanji akan menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap kasus Novel pada 20 Februari 2018. Sedangkan kasus Novel terjadi pada 11 April 2017 yang artinya lebih 3 tahun kasus ini belum selesai.

Dari sudut sosiologi hukum, hal ini bisa dianggap pelecehan terhadap nilai luhur yang ada dalam  Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Jika warga negara yang karena profesinya berani menegakkan hukum lantas menjadi korban, kedudukannya tidak lagi dianggap di dalam hukum apalagi dengan warga biasa yang berteriak meminta keadilan ?. Inilah hukum yang terjatuh dari kedudukannya.

Bagi pemilih Jokowi di tahun 2019 karena tersipu janji penyelesaian kasus Novel Baswedan tampaknya harus lebih bersabar. Memilih karena menginginkan perubahan dari penegakan hukum memang hal yang biasa, tetapi setia pada pilihan yang terbukti salah dan ingkar janji adalah pilihan yang salah kuadrat.

Upaya untuk menegakkan hukum dapat dilakukan oleh siapa saja dan dari profesi apa saja karena hukum terdiri dari unsur Law dan Unlaw. Presiden Jokowi juga adalah aktor politik di negeri ini maka sudah seharusnya konsistensi sikap dalam menegakkan hukum berhak dipertanyakan dari kasus Novel ini baik dari pendukung maupun bukan saat Pemilu 2018 lalu.

Salah satu prinsip yang dianut oleh kajian sosiologi hukum adalah suatu pandangan bahwa hukum tidak otonom. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Tjip bahwa hukum itu tidak jatuh begitu saja dari langit, tetapi tumbuh dan berkembang bersama pertumbuhan masyarakatnya. Maksudnya adalah pembuatan dan penegakan produk hukum harus memperhatikan kondisi masyarakat setempat dan buka masyarakat lain. Hal serupa juga dinyatakan oleh Prof. Achmad Ali bahwa hukum bukanlah “Makhluk Planet Mars” yang tiba-tiba kesasar dan terjatuh ke Bumi.

Novel Baswedan adalah satu dari sekian banyak kasus yang tidak selesai di republik ini. Jika saja merujuk pada kajian normologi hukum, mencocoki delik, perbuatan terbukti, maka rasanya hukum akan semudah mengetuk palu hakim. Tapi kenyataannya tidak semudah itu, seperti penjelasan di awal bahwa supremasi hukum tidak lebih besar dari kepentingan politik.

Hukum yang terjatuh, atau tepatnya dijatuhkan ternyata masih berlanjut tatkala JPU melakukan penuntutan kepada dua orang tersangka tersebut hanya 1 tahun penjara. Alasannya pun begitu mempermainkan moralitas hukum di depan publik, yaitu pelaku dianggap tidak sengaja menyiramkan air keras ke wajah Novel Baswedan dan berdalih hanya ingin memberikan pelajaran saja. Hal ini bagi publik sangat memalukan lantaran tersangka dinyatakan buron selama 2 tahun lalu ketika dituntut hanya 1 tahun. Gubrak !, ini seperti hukum yang sudah jatuh tapi tertimpa tangga pula.

Periode kedua Pemerintahan Jokowi baru saja dimulai, tirai panggung dibukanya dengan lebar. Berbagai peran dipertunjukkan, mulai dari cerobohnya para menteri menyambut virus, lonjakan tagihan PLN, iuran Tapera, RUU HIP, dan kasus Novel Baswedan. Kasus ini bagi publik adalah sebuah taruhan kepercayaan kepada Presiden Jokowi, mampukah Beliau mengungkap “The Real Director” dari penyerangan Novel ?.

Dengan segala instrumen hukum dan pemerintahan seharusnya Beliau mampu. Jika tidak mampu, maka tirai panggung periode kedua akan lebih cepat ditutup, penonton akan memilih kembali siapa yang lebih pantas berlakon di panggung politik.


Ditulis oleh :
Satrio Bagus Anindhito
IG @satriobaagus
Mahasiswa semester 6 FH-Unhas




Tidak ada komentar untuk "Hukum yang Jatuh dan Tertimpa Tangga Pula"