Naikkan Iuran BPJS ditengah Pandemi, dari Fadli Zon hingga Ganjar Berkomentar, Mengapa Pak Jokowi, Mengapa?



Oleh: Rayhan “Fasya” Firdausi
(Instagram : @rayhanfasya23)


Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 

Baru heboh hari ini, ternyata Perpres sudah diteken sejak 5 Mei 2020! Keputusan ini sungguh mengecewakan banyak pihak, mengapa beliau tega menaikkan iuran ditengah kondisi perekonomian yang sedang sulit dan tidak menentu ini? 

Bukankah pemerintah seharusnya memberi jaminan kesejahteraan untuk rakyatnya, bukan memeras kantong raktyatnya?

 Atau mereka akan memberikan jaminan kesejahteraan lewat rampasan uang ini? 

Apakah pemerintah sudah tidak punya cukup dana untuk ini? Dimana peran negara yang harusnya hadir menjamin kesehatan rakyatnya?

Sudah jatuh, tertimpa tangga, lalu dilindas mobil, begitulah reaksi Fadli Zon, perwakilan rakyat kita di Senayan. Kebijakan ini ditanggapi sebagai suatu hal yang aneh dan bertentangan dengan kewajaran, demikian disampaikan melalui Twitternya. “Selain bertentangan dengan akal sehat, resep ini makin miskinkan rakyat. Kesengsaraan rakyat tambah meroket. Batalkanlah!”. 

Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik juga menyindir Presiden yang terus menerus merubah kebijakan lewat Twitternya, "Suka suka Bapak sajalah. Besok harga diri mau diturunkan lagi tidak, Pak?". Komentar juga datang dari Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. 

Keputusan yang tidak populer, katanya, karena BPJS Kesehatan bermasalah sehingga keputusan yang sulit sekaligus tidak populerpun diambil. “Saya sampaikan ini berat, saya minta libatkan daerah, daerah minta dibuatkan Jamkesda lagi, enggak apa-apa, dari pada BPJS keberatan. Ini contoh saja. Itu dulu kritik (saya) sampaikan terbuka,” usul beliau. 

Beliau juga mengatakan, masyarakat pasti senang ketika iuran BPJS tidak jadi naik pada 2019 lalu. Namun menurut Ganjar jika keputusan naiknya iuran BPJS Kesehatan sudah diuji dan memang dalam kondisi sulit maka harus diterima. Bapak meminta kita untuk menerima keterpurukan, benar begitu?

BPJS Kesehatan, sejak didirikan pada tahun 2014 memang selalu merugi, sehingga kenaikan iuran ini disinyalir sebagai stimulus agar lembaga tersebut dapat tetap berjalan melayani masyarakat yang membutuhkan fasilitas kesehatan. Inilah kondisi yang terjadi pada tahun 2020 awal. 

Tahun ini, BPJS Kesehatan diprediksi akan mengalami defisit hingga Rp 32,8 triliun, demikian disampaikan oleh Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf. Padahal, bukan kali ini saja defisit terjadi. Sejak lembaga itu berdiri sudah mengalami defisit hingga Rp 3,3 triliun. 

Defisit berlanjut pada 2015 menjadi Rp 5,7 triliun dan semakin membengkak menjadi Rp 9,7 triliun pada 2016. Sementara pada 2017, defisit hanya sedikit mengalami kenaikan yakni menjadi Rp 9,75 triliun. Adapun pada 2018, defisit yang dialami mengalami penurunan menjadi Rp 9,1 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan di balik kenaikan iuran tersebut. Menurut dia, kenaikan iuran dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dari program Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) BPJS Kesehatan.   

Pertanyaan penulis saat ini: mengapa terus defisit? Apakah karena rakyat memang tidak membayar iuran? 

Atau karena ada aliran dana ke rekening tertentu yang membuat BPJS menjadi rugi? 

Kapan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat dilaksanakan tanpa merugikan banyak pihak?

Program BPJS Kesehatan sejatinya merupakan program yang baik, demi kesejahteraan rakyat. 

Namun, dengan ditariknya iuran dan kenaikan terus menerus membuat rakyat menjadi berpikir dua kali untuk mendaftarnya. 

Perekonomian makin lama makin sulit, tetapi iuran makin lama makin naik, ada apa ini? Apakah kita kembali mengalami krisis ekonomi? Walaupun kenaikan kali ini diiringi dengan subsidi pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 untuk Iuran peserta mandiri kelas III yang naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500, 

tetap saja keputusan ini berpotensi melanggar konstitusi karena tidak mematuhi Mahkamah Agung (MA) Nomor 7/P/HUM/2020 dan tidak kembali menaikkan iuran, demikian disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari. Pak Jokowi, sudahlah, jangan melanggar-melanggar saja, 

keputusan anda membahayakan diri anda sendiri, kasihan rakyat, kasihan juga anda kalau sampai diserang seluruh rakyat Indonesia. Lebih baik pikirkan kebijakan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Lebih baik lagi kalau bapak pikirkan bagaimana cara menyelamatkan BPJS dari defisit, selain dengan menaikkan iuran tapi, ya.

Tidak ada komentar untuk "Naikkan Iuran BPJS ditengah Pandemi, dari Fadli Zon hingga Ganjar Berkomentar, Mengapa Pak Jokowi, Mengapa?"