Arteria Dahlan Sebut KPK Tidak Patuhi Hukum dalam Tugasnya ?


Beberapa dari penggiat atau mungkin pengikut berita seputar politik tentunya sudah tidak asing lagi dengan nama Arteria Dahlan. Ia merupakan anggota Komisi III DPR yang berasal dari fraksi PDI-P. Bergelut dalam bidang politik, tentu saja dirinya tidak bakal terdiam menanggapi atas kasus penyuapan yang terjadi dimana sekarang tengah diurus oleh pihak KPK.

Arteria Dahlan mengomentari tindakan yang dilakukan oleh penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyesalkan terhadap tindakan yang dilakukan oleh badan pemerintahan tersebut, dimana yang telah mencoba melakukan penggeledahan terhadap kantor DPP PDI-P tanpa adanya surat izin dari Dewan Pengawas terlebih dahulu.

Atas kejadian tersebut, Arteria mengatakan kalau badan penyelidik ini telah melakukan pelanggaran hukum dimana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. “Sedih melihat penyelidik KPK tidak taat hukum dengan mendatangi Kantor PDI Perjuangan tanpa surat tugas. Itu jelas ilegal dan merugikan PDI Perjuangan,” seperti itulah keterangan yang diberikan.

Kemudian dalam keterangan lanjutannya, ia ingin kalau KPK ini bisa kuat dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberantas dan juga pencegahan terhadap tindak Korupsi yang terjadi di Indonesia. Tidak ada niatan sedikit pun untuk melakukan penghambatan, terlebih lagi melakukan penjegalan langkah KPK dalam melakukan pemberantasan Korupsi kali ini.

Akan tetapi ia juga menerangkan kalau KPK harus adil juga, dimana harus jernih dalam menyikapi OTT tersebut agar tidak terbawa arus dari pihak tertentu. Dimana mereka ingin mengambil dan memanfaatkan politik dengan cara mendiskreditkan PDI Perjuangan.

Dalam kasus kali ini Arteria menyebutkan kalau Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR ini merupakan permasalahan kadaulatan partai. Dimana kalau memang ada oknum yang telah mengkomersialkan usaha PAW kali ini, hal tersebut merupakan masalah pribadi dan PDI-P juga dipastikan bakal melakukan penindakan tegas terhadap pelaku alias oknum yang melakukan tindak korupsi tersebut.

Arteria mengatakan kalau partai PDI Perjuangan akan melakukan penindakan tegas terhadap oknum yang jelas terbukti melakukan pelanggaran. Dimana akan diberikan sanksi pemecatan langsung terhadap kader yang terlibat kasus korupsi. Hal itu dikarenakan PDI-P memang taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di Negara ini.

Perlu diketahui bahwa sebelumnya diberitakan kalau pihak KPK telah membatalkan untuk melakukan penyegelan terhadap ruangan di Kantor DPP PDI-P terkait masalah operasi tangkap tangan terhadap pihak Komisioner KPU,  Wahyu Setiawan.

Padahal pada saat itu, tim yang diturunkan ke lapangan untuk melakukan penyegelan ini telah dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap, sehingga tidak ada tindakan ilegal lagi yang terjadi pada saat itu. Begitulah yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar.

Bukan cuman itu saja, bahkan mereka juga telah menemui pihak keamanan di Kantor DPP PDI-P. Akan tetapi atas izin yang diminta ini, pihak keamanan kantor setempat tidak memberikan izin kepada petugas KPK. Pihak keamanan Kantor PDI-P ini mengatakan kalau mereka ingin meminta izin terlebih dahulu terhadap atasannya sebelum memberikan izin terhadap kasus yang terjadi kali ini.
“Ketika mau pamit ke atasannya telpon itu enggak terangkat-angkat oleh atasannya, karena lama, mereka mau (menyegel) beberapa objek lagi, jadi ditinggalkan,” seperti itulah keterangan resmi yang disampaikan oleh Lili pada hari Kamis, 10 Januari 2020 kemarin.

Kemudian sampai pada hari Minggu, 12 Januari 2020 kemarin pihak KPK juga masih belum melakukan penggeledahan di Kantor DPP PDI-P atas masalah suap terhadap penetapan anggota DPR terpilih untuk periode 2019 – 2024 kali ini, dimana dalam masalah ini telah melibatkan bekas caleg PDI – P Harun Masiku.

Tidak ada komentar untuk "Arteria Dahlan Sebut KPK Tidak Patuhi Hukum dalam Tugasnya ?"